7 Kriteria Penting dalam Kebijakan K3

Suatu kebijakan K3 yang baik disyaratkan memenuhi criteria sebagai berikut:

• Sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 organisasi, Kebijakan K3 adalah perwujudan dari visi dan misi suatu organisasi, sehingga harus disesuaikan dengan sifat dan skala organisasi. Kebijakan K3 tentu berbeda antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya, tergantung sifat dan skala resiko K3 yang dihadapi, serta strategi bisnis organisasi.

• Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan, Dalam kebijakan K3 harus tersirat adanya komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Aspek K3 tidak statis, karena berkembang sejalan dengan teknologi, operasi dan proses produksi. Karena itu, kinerja K3 harus terus menerus ditingkatkan selama organisasi beroperasi. Komitmen untuk peningkatan berkelanjutan akan membdlmerikan dorongan bagi semua unsure dalam organisasi untuk terus-menerus meningkatkan K3 dalam organisasi.

• Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi. Hal ini berarti bahwa manajemen akan mendukung pemenuhan semua persyaratan dan norma K3, baik yang disyaratkan dalam perundangan maupun petunjuk praktis atau standar yang berlaku bagi aktivitasnya.

• Didokumentasikan, diimplementasikan dan dipelihara, Kebijakan K3 harus didokumentasikan artinya bukan hanya dalam bentuk ungkapan lisan atau persyaratan manajemen, tetapi dibuat tertulis sehingga dapat diketahui dan dibaca oleh semua pihak berkepentingan. Disamping itu kebijakan tersebut harus diimplementasikan, bukan sekedar pajangan atau bagian dari manual K3. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menggunakan kebijakan K3 sebagai acuan dalam setiap kebijakan organisasi, pengembangan strategi bisnis dan rencana kerja organisasi. Kebijakan K3 juga harus dipelihara, artinya selalu disempurnakan sesuai perkembangan, tuntutan, dan kemajuan organisasi.

• Dikomunikasikan, Dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dengan maksud agar pekerja memahami maksud dan tujuan kebijakan K3, kewajiban serta peran semua pihak dalam K3. Komunikasi kebijakan K3 dapat dilakukan melalui berbagai cara atau media, misalnya ditempatkan di lokasi-lokasi kerja, dimasukkan dalam buku saku K3, website organisasi atau bahan pembinaan dan pelatihan.

• Tersedia bagi pihak lain yang terkait, Kebijakan K3 juga harus diketahui oleh pihak lain yang terkait dengan bisnis atau aktivitas organisasi seperti konsumen, pemasok, instansi pemerintah, mitra bisnis, pemodal, atau masyrakat sekitar. Dengan mengetahui kebijakan K3 tersebut, mereka dapat mengantisipasi, mendukung atau mengapresiasi K3 organisasi. Kebijakan K3 harus dapat diakses misalnya melalui situs organisasi.

• Ditinjau ulang secara berkala, Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa masih relevan dan sesuai bagi organisasi. Kebijakan K3 bersifat dinamis dan harus selalu disesuaikan dengan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi. Karena itu harus ditinjau secara berkala apakah masih relevan dengan kondisi organisasi.

Sumber: karya tulis Sisthy Sisao (academia.edu). photo by pixabay

Please follow and like us: